Log in / Sign up

Email:*
Password:* Lupa kata kunci?

Pendatang baru di situs ini? Situs kami akan membantu bisnis anda! Buat akun anda untuk mengunakan fitur penuh situs ini.

Register sebagai:

  • Log in / Sign up
  • Tambahkan listing +

Pemkab Cirebon Bersedia Turunkan BPHTB Dana Investasi Real Estate

17 June 2016, 11:00
Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon bersedia menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE) meskipun berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Yayat Suhyat mengatakan penurunan BPHTB untuk DIRE berpotensi menurunkan PAD. Kendati begitu, dia tetap bersedia menurunkan BPHTB DIRE sesuai arahan pemerintah pusat.

"Kami ikuti dulu," katanya seusai sosialisasi Dana Desa dalam rangkaian acara Jelajah Desa Nusantara (JDN) di Cirebon, Kamis (16/6/2016).

Namun pihaknya masih enggan menyebutkan besaran penurunan BPHTB dari tarif normal 5%. Saat ini PAD Cirebon yang berasal dari BPHTB terbilang kecil. "Sekitar ratusan juta saja," tegasnya.

Meskipun bersedia mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menurunkan DIRE, menurut dia, tidak seharusnya BPHTB diturunkan. Pasalnya, BPHTB dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki aset properti. Artinya, mereka berasal dari masyarakat kelas atas.

Seperti diketahui, insentif pengembangan DIRE masuk dalam substansi paket kebijakan ekonomi XI. Salah satu substansi paket berupa penerbitan PP tentang insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang antara lain mengatur penurunan BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

Kendati paket kebijakan XI telah dirilis pada 29 Maret lalu, hingga saat ini belum ada satupun Pemda yang bersedia menurunkan tarif BPHTB DIRE.

Bisnis mencatat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordibator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan akan mendorong Pemda menurunkan BPHTB ini dengan memberikan insentif.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan dan Insentif Investasi di Daerah. Dalam PP tersebut, Pemda yang mendukung investasi dan iklim investasi di daerah akan mendapat tambahan Dana Insentif Daerah.

Pemberian DID menggunakan formula-formula yang terkait dengan seberapa banyak peran serta daerah dalam mendukung perbaikan iklim investasi. Salah satu yang sudah disepakati terkait dengan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) daerah.

Bobby mendorong agar indikator penurunan BPHTB dimasukkan dalam PP tersebut. Namun, dia mengaku belum mengetahui kapan PP akan terbit karena di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri

"Jadi yang di tingkat PP sedang berusaha agar daerah yang mendukung penerbitan DIRE melalui penurunan BPHTB akan mendapat tambahan Dana Insentif Daerah," jelasnya.



Sumber: Berita Properti - Investasi & Daftar Apartemen Baru | Propertidata.com